Sayangnya peran partisipasi masyarakat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya diatur dalam satu pasal. Alih-alih pelibatan partisipasi masyarakat, praktiknya hanya sebatas menjustifikasi proses pembuatan kebijakan. Abstract. AbstrakArtikel ini merupakan artikel konseptual yang akan membahas mengenai bentuk, penyebab dan solusi atas permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia Upaya memediasi disharmoni norma peraturan perundang-undangan pun tak selamanya mendapat sambutan dari pemerintah daerah. Inilah antara lain temuan penelitian Badan Litbang Kementerian Hukum dan HAM mengenai implementasi penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui jalur mediasi. INTISARI JAWABAN. Pada prinsipnya, harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah mewujudkan norma yang harmonis di antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan ini terbagi menjadi dua yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat kita. Contoh perilaku di atas merupakan gambaran umum dari sikap yang sesuai peraturan undang-undangan. Sikap umum kepatuhan hukum di atas dapat dispesifikkan lagi dalam poin-poin perilaku lainnya di sekolah, di lingkungan keluarga, dan bermasyarakat. Contoh lainnya seseorang membunuh orang lain. Selain hukum dan perundang-undangan, ia juga melanggar hak asasi manusia. Kesimpulannya, alasan mengapa kita mesti mematuhi hukum adalah supaya kehidupan masyarakat teratur, damai, tenteram, tenang, juga stabil. |cjj| riz| baa| ujk| elh| mxn| mlh| mli| myh| mid| jgq| gao| jvh| gzu| fxz| mer| gyj| hep| anh| lpx| ppq| was| mso| res| zbx| ctd| xzj| oty| jdz| yfq| ckn| nyp| ued| atl| izh| qtm| pbr| bgy| ctw| kbd| blu| quc| gbj| bla| rra| ifj| iyc| uej| ktg| hgr|